Blora, binnews.id – Komandan Kodim (Dandim) 0721/Blora, Letkol Czi Daru Cahyo Alam, memberikan klarifikasi terkait polemik viral program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Blora. Ia menegaskan bahwa peran TNI, khususnya jajaran Kodim, Koramil, hingga Babinsa, hanya sebatas monitoring dan pendampingan, bukan penyedia ataupun penentu menu makanan.
Menurut Dandim, fungsi TNI tidak hanya terbatas pada perang, tetapi juga memiliki mandat operasi militer selain perang, termasuk pembinaan teritorial di wilayah hingga tingkat desa. Hal ini dijalankan melalui Babinsa yang memiliki kemampuan teritorial untuk memahami kondisi wilayah, termasuk memantau berbagai program pemerintah di tingkat lokal.
“Sudah jelas di undang-undang, tugas TNI tidak hanya perang, tetapi juga operasi militer selain perang. Salah satunya pembinaan teritorial. Jadi Babinsa harus tahu kondisi di wilayahnya, termasuk jika ada dapur gizi atau program pemerintah yang dijalankan di desa. Fungsi kami hanya monitoring, bukan penyedia menu,” tegas Letkol Czi Daru Cahyo Alam, Senin (22/9/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kodim Blora juga ikut mengawasi program lain seperti ketahanan pangan, gerakan pangan murah, serta upaya integrasi kelompok pertanian. Hal ini bagian dari dukungan terhadap kedaulatan pangan nasional, sehingga TNI hadir bukan hanya dalam konteks perang, melainkan juga membantu stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi isu MoU yang sempat viral di masyarakat, di mana terdapat klausul kewajiban sekolah menjaga kerahasiaan jika terjadi KLB (seperti dugaan keracunan), Dandim menegaskan hal itu bukan ranah TNI. Pihak yang berwenang adalah Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebelumnya, Koordinator SPPG Blora, Artika Diannita, sudah mengumumkan bahwa surat perjanjian tersebut telah direvisi sejak 1 September 2025, sesuai Juknis SK Nomor 63 Tahun 2025 dari BGN. Klausul rahasia dihapus, diganti dengan aturan bahwa jika terjadi masalah, sekolah wajib berkomunikasi dengan penyedia dan melapor ke fasilitas kesehatan terkait.
Hingga saat ini, menurut laporan Kodim Blora, belum ditemukan adanya kasus keracunan massal terkait program MBG di Blora. Beberapa laporan yang muncul di masyarakat lebih pada keluhan soal variasi menu atau porsi makanan, yang tetap dipantau oleh pihak terkait bersama Babinsa di lapangan.
Dengan klarifikasi ini, Dandim Blora berharap masyarakat memahami bahwa TNI hadir untuk membantu memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan, yakni memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan sebaliknya.
(Red)
