SEMARANG, binnews.id — Wacana perbaikan pasar-pasar tradisional di Kota Semarang menggunakan anggaran tahun 2025 ternyata hanya isapan jempol. Anggaran pemerintah yang sempat digembar-gemborkan untuk perbaikan pasar, dengan nilai Rp 200 juta per pasar, diduga mandek di kantong oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Hingga menjelang akhir tahun anggaran 2025, tak satu pun kegiatan perbaikan pasar tradisional terealisasi. Padahal, total dana yang dianggarkan mencapai Rp 2 miliar untuk 10 pasar.
“Rencana anggaran Rp 2 miliar untuk 10 pasar, masing-masing Rp 200 juta. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Malah sempat ada kabar dana itu mandek di DPRD Kota Semarang,” ungkap NN (51), salah satu pedagang Pasar Bulu, kepada wartawan.
Nilai anggaran Rp 200 juta per pasar juga dibenarkan oleh Ketua Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Pasar Waru, Aji Sucipto.
“Njih leres (ya benar). Rp 200 juta itu informasi waktu kami menghadap Kepala Dinas Perdagangan sekitar bulan Agustus. Katanya dana bisa turun bulan September atau Oktober. Sekarang sudah November, tapi tidak ada realisasinya,” ujar Aji melalui pesan WhatsApp, Senin (3/11).
Aji menambahkan, saat itu ia bersama Ketua PPJP Pasar Bulu, Mulyadi, dan Ketua PPJP Pasar Johar, Noval, sempat menghadap Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno Da Silva, untuk menanyakan kepastian realisasi anggaran.
“Kami bertiga sudah menghadap Pak Moi (Aniceto Magno Da Silva) di bulan Agustus 2025. Tapi sampai hari ini, belum ada tindak lanjut di lapangan,” jelasnya.
Menurut Aji, hingga kini tak terlihat satu pun kegiatan fisik di pasar. Kondisi pasar justru semakin memprihatinkan dan menimbulkan keresahan di kalangan pedagang.
“Pasar Waru kondisinya sering kebanjiran, lantai banyak yang belum dikeramik, pedagang sampai berjualan di atas tanggul BKT karena akses ke pasar terendam banjir,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Semarang, Ughari Fajar Dewangga, sempat beberapa kali melakukan sosialisasi dan menjanjikan adanya perbaikan ringan serta fasilitas sanitasi di Pasar Waru dan pasar-pasar tradisional lainnya.
Namun, di lapangan tidak ditemukan papan proyek, kegiatan pembangunan, maupun penjelasan resmi mengenai penundaan pekerjaan. Hanya segelintir orang proyek yang sempat datang untuk mengecek lokasi tanpa tindak lanjut.
Saat dikonfirmasi wartawan, Ughari Fajar Dewangga menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak lagi aktif di Dinas Perdagangan Kota Semarang.
“Maaf, saya sudah purna tugas per November 2025,” ujarnya singkat, Senin (3/11).
Ketiadaan tindakan nyata dari pihak Dinas Perdagangan dan tidak adanya transparansi terkait penggunaan dana tersebut semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan anggaran. Jika tidak segera diselidiki, kasus ini berpotensi menambah panjang daftar dugaan penyelewengan dana publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
