Mranggen, Demak — Sejumlah tokoh dan warga Bandungrejo, Mranggen, menyampaikan aspirasi mengenai pembatasan akses jalan menuju makam keluarga dan Pondok Majapahit 1. Penolakan pembukaan barrier dengan lebar sekitar 7 meter di titik tersebut memicu kekecewaan, terutama karena warga merasa kebutuhan dasar dalam mobilitas lokal justru terabaikan.
Menurut para tokoh masyarakat, termasuk H. Samidi dan H. Bambang, kebijakan penutupan akses alternatif telah memberikan dampak signifikan bagi warga asli yang selama ini tinggal dan beraktivitas di kawasan tersebut. Rute memutar yang jauh bukan hanya menyulitkan menuju makam dan pondok, tetapi juga dianggap melemahkan denyut perekonomian lokal.
Wilayah Mranggen sebagai pusat kecamatan dengan 19 desa penyangga sangat bergantung pada kelancaran akses transportasi. Penutupan jalur alternatif disebut membuat mobilitas harian lebih sulit, memperlambat distribusi usaha mikro, serta mengisolasi hunian-hunian baru di perbatasan Semarang–Demak.
Di lapangan, warga juga menyoroti sejumlah barrier yang dinilai kurang tepat penempatannya, seperti di depan Bank BNI dan BRI. Titik tersebut justru memunculkan potensi kecelakaan baru akibat kendaraan yang harus memotong arus untuk berputar. Sebaliknya, warga menilai bahwa membuka akses di depan Pondok Majapahit 1 justru dapat mengurai penumpukan kendaraan dan meningkatkan keselamatan arus lalu lintas.
Hal lain yang disesalkan warga ialah absennya komunikasi yang memadai. Mereka merasa tidak pernah diajak bermusyawarah oleh Kepala Desa, sementara proses konsultasi yang diduga hanya melibatkan pihak usaha tertentu menimbulkan kesan bahwa suara warga kurang diperhitungkan.
Menyikapi kondisi tersebut, warga dan tokoh masyarakat Bandungrejo menyampaikan dua tuntutan utama:
- Evaluasi dan relokasi barrier dengan mempertimbangkan aksesibilitas warga, keselamatan, serta dampak ekonomi wilayah.
- Dialog terbuka dan inklusif antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan perwakilan warga sebelum keputusan final ditetapkan.
Aspirasi ini, menurut para tokoh, merupakan bagian dari ikhtiar demokratis yang masih mereka tempuh dengan santun. Rencana aksi unjuk rasa disebut sebagai bentuk keprihatinan terakhir apabila dialog tetap tidak dibuka.
Warga berharap para pemangku kebijakan dapat mendengar dan memahami kehidupan masyarakat kecil yang bergantung pada akses jalan yang manusiawi—agar keadilan dan kesejahteraan benar-benar dapat dirasakan bersama.
Hormat kami,
Tokoh Masyarakat Bandungrejo, Mranggen
(Disarikan dari pernyataan H. Samidi dan H. Bambang).
