Jakarta, binnews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal penyaluran dan percepatan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran yang telah disetujui pemerintah dapat segera direalisasikan menjadi program pemulihan di lapangan.
Hal itu ditekankan Tito dalam Rapat Satgas PRR Pascabencana Sumatera terkait Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Ruang Rapat Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Tito menegaskan, percepatan penyaluran anggaran menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan program tahun ini semakin terbatas. Pemerintah telah menetapkan dukungan anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera yang dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan 33 K/L.
Menurutnya, sebagian besar K/L utama telah memperoleh persetujuan anggaran dan mulai bergerak melaksanakan program di daerah terdampak. Namun, masih terdapat sejumlah K/L yang anggarannya belum disetujui karena memerlukan kelengkapan dokumen pendukung dan rincian program yang lebih jelas.
“Jadi tolong bagi rekan-rekan PIC (penanggung jawab) yang belum approve ini prestasi rekan-rekan adalah bagaimana caranya bisa ngegolin ini dengan menunjukkan meyakinkan dokumennya lengkap,” ujarnya.
Guna mempercepat proses tersebut, Tito meminta jajaran Posko Satgas PRR bersama para PIC K/L melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran. Koordinasi diperlukan agar setiap kendala pengajuan dapat segera diselesaikan.
Di sisi lain, Tito meminta K/L yang anggarannya telah disalurkan untuk segera melaksanakan program. Ia menyebutkan sejumlah program rehab-rekon yang saat ini telah berjalan, seperti di sektor pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, agama, kehutanan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain mengawal anggaran K/L, Satgas PRR juga akan memastikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah (Pemda) digunakan untuk menangani dampak bencana. Pemda terdampak sebelumnya memperoleh berbagai tambahan dukungan anggaran, salah satunya Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun.
Tito menekankan, tambahan anggaran tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat dijangkau oleh pemerintah pusat. “Fokusnya adalah masalah-masalah kebencanaan,” jelas Tito.
(Sat)
