Jakarta, binnews.id – Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), serta penghapusan data elektronik pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Perkara tersebut diduga melibatkan penyadapan sejumlah nomor telepon milik Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan masyarakat.
Pengungkapan kasus ini disampaikan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
Dalam keterangannya, Asep menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti yang diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ungkap Asep.
Ia menjelaskan, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi. Penyadapan tersebut juga disebut tidak memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.
“Nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku,” jelasnya.
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, penyidik juga menemukan dugaan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Perkara ini kemudian dilaporkan secara resmi oleh petugas yang mengetahui dugaan penyimpangan tersebut melalui laporan polisi tertanggal 30 Oktober 2026.
Tiga Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli. Penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Berdasarkan hasil penyidikan dengan pendekatan Scientific Crime Investigation, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi.
Asep mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan tersebut menyasar berbagai kalangan, termasuk nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” papar Asep.
Dikenakan Pasal KUHP dan UU ITE
Atas dugaan perbuatannya, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta pengubahan atau penghilangan informasi elektronik milik orang lain.
Dalam konferensi pers tersebut, Asep juga menekankan bahwa penyadapan oleh aparat penegak hukum tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Ia menyebut pelaksanaan penyadapan harus menjamin prinsip perlindungan hak asasi manusia, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan, serta dilakukan untuk kepentingan proses penegakan hukum.
Penyidikan Diklaim Berjalan Profesional dan Transparan
Menutup keterangannya, Kabareskrim menegaskan bahwa penetapan tiga tersangka merupakan bagian awal dari proses penanganan perkara. Penyidik masih akan melanjutkan pendalaman untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana tersebut.
“Ini baru awal. Kita telah menetapkan tiga orang tersangka dan satu orang masih dalam proses pemeriksaan sebagai saksi,” tegasnya.
Asep memastikan jajarannya akan menangani perkara tersebut dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Penyidik akan melaksanakan kegiatan penyidikan tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel,” pungkas Asep.
Kasus ini menjadi perhatian penting terkait pengawasan penggunaan kewenangan penyadapan dalam institusi penegak hukum. Proses penyidikan diharapkan mampu mengungkap fakta secara terang, sekaligus memastikan setiap penggunaan sistem penyadapan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Meski demikian, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak hukum dan harus dihormati asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Red)



















