Jakarta, binnews.id – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, Presiden telah mengambil keputusan dan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan tersebut.
“Pagi hari ini tadi Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, keputusan tersebut diambil menyusul penetapan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap kepala negara serta sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya.
Ia menyebut, salah satu tersangka dalam perkara tersebut merupakan pejabat yang menduduki posisi Kepala Staf Kepresidenan sehingga diperlukan langkah terkait jabatan yang bersangkutan.
Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga menyampaikan keprihatinan Presiden atas peristiwa yang terjadi.
“Mewakili beliau, Bapak Presiden sekali lagi menyampaikan keprihatinan yang luar biasa oleh karena terjadinya dinamika tersebut,” ungkapnya.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Staf Kepresidenan, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KSP.
Ariyo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).
Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dalam proses hukum tersebut, dugaan tindak pidana masih harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan. Penetapan tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah.
Keputusan pemberhentian dari jabatan KSP tersebut menjadi langkah Presiden dalam menyikapi perkembangan perkara yang melibatkan pejabat di lingkungan pemerintahan. (Red)



















