Kepahiang, binnews.id – Program pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Penerima Bantuan Sosial” di rumah-rumah penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, mulai menunjukkan hasil konkret.
Sejak diterapkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kepahiang dua hari lalu, hingga Selasa (21/10/2025) tercatat lebih dari 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memilih mundur secara sukarela dari daftar penerima bantuan setelah rumah mereka ditempeli stiker tersebut.
Kepala Dinsos Kabupaten Kepahiang H. Helmi Johan, M.Pd menjelaskan, program ini bertujuan menegakkan transparansi dan memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Seperti hari ini kita lakukan di Kelurahan Pasar Kepahiang, sebelumnya sudah di Padang Lekat. Ada yang protes, ya wajar. Tapi setelah diberi pemahaman bahwa masih banyak anak yatim dan kaum duafa yang lebih membutuhkan, sebagian besar akhirnya mundur secara sadar. Kami sangat mengapresiasi hal ini,” ujarnya, selasa (21/10).
Helmi juga menegaskan bahwa proses pengunduran diri 300 KPM tersebut sedang diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pembaruan data penerima Bansos PKH dan BPNT.
Langkah ini mendapat beragam tanggapan positif dari masyarakat, terutama setelah video pemasangan stiker dan proses pendataan ulang tersebut viral di media sosial.
Beberapa warganet menyambut baik kebijakan tersebut karena dianggap efektif menyaring penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.
Komentar masyarakat di media sosial antara lain:
“Setuju banget, coba semua daerah kayak gitu ya,” tulis akun @kueecubit.2.
“Harus pakai stiker, biar kelihatan orang kaya yang deket dengan pengurus setempat jangan dapat lagi,” kata @pentisopianti.
Akun @yuns_suriname menilai, “Bagus, ini bisa dicontoh.”
Sementara @maemunah menulis, “Padahal rumahnya gede bagus, punya kendaraan…”
Selain itu, beberapa pengguna lain juga memberi saran lucu namun bernada dukungan, seperti “tolong stikernya dipasang di depan rumah, jangan lupa di mobil juga,” diikuti emoji tawa dari sejumlah warganet.
Kebijakan Dinsos Kepahiang ini dinilai sebagai langkah berani dan transparan, sekaligus mendorong kesadaran sosial agar bantuan pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
