Medan, binnews.id – Pencegahan paham radikal dan paparan konten kekerasan pada anak membutuhkan kolaborasi lintas sektoral, mulai dari aparat keamanan, keluarga, sekolah, hingga masyarakat.
Dalam kegiatan Sosialisasi dan Launching Kolaborasi Lintas Sektoral Pencegahan Paham Radikal pada Generasi Muda di SMA Negeri 5, Jumat (23/10/2026), Katim Cegah Satgaswil Sumatera Utara Densus 88 Antiteror Polri, Ipda Kunto Adi Wibowo, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa dari 1.011 anak yang disebut terpapar fenomena ekstrem di Indonesia pada 2026, sebanyak 38 di antaranya berada di Sumatera Utara.
“Pada tahun 2025, ada 112 anak yang masuk dalam grup radikal, 70 di antaranya masuk dalam True Crime Community (TCC). Sedangkan pada 2026, ada 1.011 anak yang masuk dalam Nihilistic Violent Extremism (NVE) dan TCC, 38 di antaranya di Sumatera Utara,” ungkap Kunto.
NVE berkaitan dengan kecenderungan kekerasan ekstrem, sedangkan TCC merupakan komunitas daring yang membahas kasus kejahatan. Paparan konten kekerasan perlu diwaspadai apabila mendorong perilaku meniru atau ketertarikan terhadap tindakan berbahaya.
Kunto menjelaskan, anak dan remaja berisiko menjumpai konten tersebut melalui media sosial, permainan daring, lingkungan keluarga, maupun lembaga pendidikan.
Mewakili Direktur Intelkam Polda Sumut, Kabag Analisis Ditintelkam Polda Sumut, AKBP Rudy Chandra, S.H., M.H., menegaskan bahwa pencegahan paham radikal merupakan tanggung jawab bersama.
“Adik-adik inilah yang nantinya akan meneruskan bangsa ini. Paham radikal dapat menghancurkan diri sendiri. Penyebarannya bisa berasal dari mana saja, termasuk media sosial,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubdit IV Kamneg Ditintelkam Polda Sumut, AKBP Pardamean Hutahean, S.H., M.H., mengingatkan pelajar agar bijak menggunakan internet dan mewaspadai konten yang mengarah pada kekerasan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat pencegahan paparan paham radikal pada anak di bawah umur.
Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama (KAUB) MUI Sumut, Prof. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., menilai penyebaran propaganda melalui media sosial harus diantisipasi secara serius dan berkelanjutan.
Menurutnya, pencegahan tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja karena persoalan tersebut memiliki dimensi ideologi, sosial, ekonomi, psikologis, dan digital.
Yafiz mendorong sinergi lintas sektoral, penguatan literasi digital, pemahaman keagamaan yang baik, serta kerukunan antarumat beragama untuk membentengi generasi muda dari propaganda dan ajakan yang mengarah pada kekerasan.
Melalui kolaborasi aparat, sekolah, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat, upaya pencegahan diharapkan dapat dilakukan sejak dini demi melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
(Tim)



















