ADVERTISEMENT
  • About
  • Advertise
  • Careers
  • Contact
BIN NEWS
  • Kota Semarang
  • Jawa Tengah
  • Internasional
  • Polri
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Tokoh
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Olahraga
  • Opini
  • Serba-Serbi
No Result
View All Result
BIN NEWS
ADVERTISEMENT
Home Jakarta

Revisi UU BUMN Dibahas, KPK Bisa Kembali Periksa Direksi dan Komisaris Pelat Merah

Redaksi by Redaksi
25/09/2025
in Jakarta
0
Revisi UU BUMN Dibahas, KPK Bisa Kembali Periksa Direksi dan Komisaris Pelat Merah

Jakarta, binnews.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu isu krusial yang mencuat adalah wacana untuk mengembalikan status direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa usulan ini muncul setelah banyak masukan dari publik terkait posisi pejabat BUMN yang selama ini menimbulkan polemik.

Related posts

Penyerahan SHM Transmigran, Wamen Viva Yoga: Realisasi Asta Cita Presiden Prabowo

Penyerahan SHM Transmigran, Wamen Viva Yoga: Realisasi Asta Cita Presiden Prabowo

13/11/2026
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wakil Presiden, Sebut Sikap Kesatria dan Negarawan

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wakil Presiden, Sebut Sikap Kesatria dan Negarawan

12/11/2026

“Banyak masukan mengenai pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Nah itu sedang dibahas kemungkinan akan dikembalikan lagi seperti semula,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (23/9/2025).

Sebagai informasi, Pasal 9G UU No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2023 tentang BUMN menyebutkan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Padahal, dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyelenggara negara didefinisikan sebagai pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, serta jabatan lain yang memiliki fungsi strategis. Mereka diwajibkan melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Selain itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga antirasuah berwenang untuk mengawasi dan memeriksa penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Polemik UU BUMN

Perubahan status pejabat BUMN melalui UU No. 1/2025 sebelumnya menuai pro dan kontra. Salah satu dampaknya, kerugian di perusahaan pelat merah tidak lagi dikategorikan sebagai kerugian negara, sehingga penanganannya tidak bisa langsung menggunakan pendekatan tindak pidana korupsi.

Terkait hal tersebut, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa meskipun status pejabat BUMN diubah, penegakan hukum tetap berlaku.

“Kalau yang namanya korupsi ya siapapun yang terlibat ya pasti dilakukan [tindakan hukum], apalagi kalau dilakukan atas itikad buruk,” tegas Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) malam.

Ia memastikan bahwa aparat penegak hukum tetap dapat menindak direksi maupun komisaris BUMN jika terbukti melakukan korupsi, sehingga tidak ada pelemahan dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah.

Jika revisi UU BUMN ini disahkan, maka direksi dan komisaris BUMN kembali masuk kategori penyelenggara negara. Hal ini membuka peluang KPK untuk kembali mengawasi dan memeriksa mereka secara langsung, guna memperkuat sistem pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di tubuh BUMN.

(Red)

Previous Post

Menkeu Purbaya: Pemerintah Tidak Akan Tambah Utang Terlalu Besar, Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi

Next Post

Bazar Murah Warnai HUT TNI dan Kodam IV/Diponegoro di Semarang

Related Posts

Penyerahan SHM Transmigran, Wamen Viva Yoga: Realisasi Asta Cita Presiden Prabowo
Jakarta

Penyerahan SHM Transmigran, Wamen Viva Yoga: Realisasi Asta Cita Presiden Prabowo

13/11/2026
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wakil Presiden, Sebut Sikap Kesatria dan Negarawan
Jakarta

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wakil Presiden, Sebut Sikap Kesatria dan Negarawan

12/11/2026
TNI AL Siagakan 20.980 Prajurit di Jakarta, 13.140 Personel Menunggu Perintah Pergerakan
Jakarta

TNI AL Siagakan 20.980 Prajurit di Jakarta, 13.140 Personel Menunggu Perintah Pergerakan

04/11/2026
Bareskrim Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Nomor Telepon Presiden Diduga Jadi Sasaran
Jakarta

Bareskrim Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Nomor Telepon Presiden Diduga Jadi Sasaran

04/11/2026
Polri Mutasi Tiga Pamen, Kapolres Sukoharjo Berganti di Tengah Proses Pemeriksaan Propam
Jakarta

Polri Mutasi Tiga Pamen, Kapolres Sukoharjo Berganti di Tengah Proses Pemeriksaan Propam

03/11/2026
Polri Terbitkan SE Larangan Penggunaan Vape bagi Personel
Jakarta

Polri Terbitkan SE Larangan Penggunaan Vape bagi Personel

02/11/2026
Next Post
Bazar Murah Warnai HUT TNI dan Kodam IV/Diponegoro di Semarang

Bazar Murah Warnai HUT TNI dan Kodam IV/Diponegoro di Semarang

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

FOLLOW US

INSTAGRAM PHOTOS

    Please install/update and activate JNews Instagram plugin.

RECOMMENDED NEWS

MUI Kota Medan Dukung Kapolrestabes Tindak Kawasan Jermal 15

MUI Kota Medan Dukung Kapolrestabes Tindak Kawasan Jermal 15

10 bulan ago
Polrestabes Semarang Kerahkan 776 Personel Amankan Laga PSIS Semarang vs Persela Lamongan

Polrestabes Semarang Kerahkan 776 Personel Amankan Laga PSIS Semarang vs Persela Lamongan

10 bulan ago
Manfaatkan Rumah Kosong, Pencuri Motor di Todanan Blora Ditangkap Polisi

Manfaatkan Rumah Kosong, Pencuri Motor di Todanan Blora Ditangkap Polisi

5 bulan ago
Lindungi UMKM dari Aksi Premanisme, Polda Jateng Gelar Silaturahmi Kamtibmas Bahas Penataan dan Pengawasan Juru Parkir

Lindungi UMKM dari Aksi Premanisme, Polda Jateng Gelar Silaturahmi Kamtibmas Bahas Penataan dan Pengawasan Juru Parkir

1 tahun ago
Currently Playing

BROWSE BY CATEGORIES

  • Advetorial
  • Culture
  • Dinner
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Events
  • Headline
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Jakarta
  • Jawa Tengah
  • Kisah Hidup
  • Kota Semarang
  • National
  • News
  • Olahraga
  • Opini
  • People
  • Peristiwa
  • Politik
  • Polri
  • TNI
  • Tokoh
  • Travel
  • Uncategorized

We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan

Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol. Erlin Tang Jaya S.H, S.I.K, M.H

Kapolres Sukoharjo, AKBP Andika Dharma Sena S.I.K, M.H.

Kapolresta Pati, Kombes Pol. Sigit S.I.K, M.H

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2024 BINNEWS.ID | PT. ARDI MEDIA INDEPENDEN

No Result
View All Result
  • Kota Semarang
  • Jawa Tengah
  • Internasional
  • Polri
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Tokoh
  • Ekonomi dan Bisnis
  • Olahraga
  • Opini
  • Serba-Serbi

© 2024 BINNEWS.ID | PT. ARDI MEDIA INDEPENDEN