Semarang, binnews.id – Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (21/10/2026). Dalam perkara tersebut, Sudewo juga dijatuhi denda Rp300 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti sekitar Rp3,5 miliar.
Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Edwin Pudyono dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan serta pemerasan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Sudewo terbukti bersalah sebagaimana dakwaan yang dinyatakan terbukti dalam persidangan.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp300 juta,” ujar Ketua Majelis Hakim Edwin Pudyono saat membacakan putusan, rabu (21/10).
Selain hukuman penjara dan denda, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.511.500.000.
Hakim juga menjelaskan konsekuensi hukum apabila kewajiban pembayaran tersebut tidak dipenuhi sesuai ketentuan dalam putusan. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, terdapat ketentuan pidana penjara pengganti selama dua tahun.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan berdampak terhadap kredibilitas pemerintah.
“Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Edwin Pudyono dalam persidangan.
Sementara itu, hal yang meringankan bagi Sudewo adalah karena dirinya belum pernah dihukum sebelumnya.
Usai persidangan, Sudewo menyatakan terkejut atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Ia mengaku berharap dibebaskan dan mempersoalkan pertimbangan hakim yang menurutnya tidak cukup mendasarkan diri pada fakta persidangan.
“Ini memang betul-betul mengejutkan. Putusannya 8 tahun 6 bulan. Kemudian UP-nya sampai Rp3,5 miliar. Ini memang saya sebenarnya sangat berharap bahwa putusan saya ini bebas,” ujar Sudewo seusai sidang.
Sudewo juga menyampaikan keberatan terhadap putusan tersebut dan melontarkan dugaan adanya intervensi politik.
“Saya menilainya, ya ini memang suatu keanehan atau sandiwara hukum. Saya sangat paham bahwa ini ada intervensi politik,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Sudewo terhadap proses hukum yang dijalaninya. Dugaan intervensi politik yang disampaikannya perlu ditempatkan sebagai klaim pihak terdakwa dan bukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Sudewo juga membantah sejumlah hal yang dikaitkan dengan dirinya dalam perkara tersebut. Ia mempersoalkan penggunaan berita acara pemeriksaan (BAP) dalam pertimbangan hakim serta menegaskan bahwa menurut pandangannya, fakta yang terungkap di persidangan tidak mendukung tuduhan terhadap dirinya.
Terhadap putusan tersebut, Sudewo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum bersama tim penasihat hukumnya.
“Saya akan pikir-pikir karena masih ada waktu satu minggu ke depan. Saya akan koordinasi dengan pengacara saya untuk mengambil sikap,” ujarnya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Sudewo belum langsung menentukan langkah hukum setelah pembacaan putusan. Sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara korupsi yang berkaitan dengan proyek DJKA dan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada sikap para pihak terhadap putusan dan proses hukum yang ditempuh. (Hrd)



















