SUKOHARJO – Penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur’an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Selasa (27/10/2026) dini hari, menuai sorotan. Dugaan intimidasi terhadap santriwati di bawah umur, penggunaan senjata laras panjang, hingga pengambilan sejumlah barang milik penghuni pesantren menjadi perhatian publik dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Penggeledahan sekitar pukul 03.20 WIB tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada 12 September 2026.
Sekretaris Ponpes Hamalatul Qur’an, Ustazah Diyana Indah Sari, mengungkapkan bahwa saat kejadian terdapat 12 santriwati berusia 10–16 tahun dan empat ustazah yang sedang beristirahat.
Dalam wawancara dengan Wartawan, Minggu (1/11/2026), Diyana menyebut petugas mendobrak pintu ketika penghuni pesantren belum sempat mempersiapkan diri.
“Mereka datang tanpa ada komunikasi baik-baik dulu. Jadi mereka mengetuk pintu, langsung mendobrak masuk,” ungkap Diyana.
Ia juga mengaku para santriwati mengalami perlakuan yang dinilai intimidatif, berupa bentakan dan todongan senjata ketika belum mengenakan jilbab maupun pakaian tertutup.
Pihak pesantren turut mempersoalkan pengambilan sejumlah barang, antara lain telepon genggam, uang tabungan santri sekitar Rp16 juta, satu keping emas Antam, sepeda motor, drone, busur, dan anak panah. Menurut pengurus, nilai keseluruhan barang tersebut diperkirakan mencapai Rp50 juta.
Kapolda Jateng: Penggeledahan Berdasarkan Penetapan Pengadilan
Menanggapi sorotan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjelaskan bahwa penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mencari seorang buronan atau daftar pencarian orang (DPO) berinisial I yang diduga berkaitan dengan kasus pembakaran warung.
Dalam keterangan resmi di Mapolda Jateng, Jumat (30/10/2026), Roy menegaskan bahwa tindakan penggeledahan telah didasari izin dan penetapan pengadilan.
“Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses hukum murni untuk memburu DPO kasus pembakaran warung. Pelaksanaannya didasari izin penetapan dari pengadilan. Kami bekerja berdasarkan fakta-fakta hukum dan seluruh barang bukti di lokasi masih terus kami dalami,” kata Roy.
Kapolda juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut petugas menemukan sejumlah barang, di antaranya senjata tajam, busur dan anak panah, serta alat komunikasi yang kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan.
Terkait keberadaan perempuan dan anak-anak di lokasi, Roy menyatakan bahwa mereka mendapatkan pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Setelah proses pemeriksaan selesai, mereka dikembalikan kepada orang tua atau wali masing-masing melalui pendampingan tersebut.
Roy menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap memperhatikan hak dan perlindungan kelompok rentan.
Komnas HAM Minta Evaluasi dan Pemulihan Santriwati
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti cara penggeledahan yang dinilai tidak memperhatikan kondisi perempuan dan anak. Dalam pernyatannya, Minggu (1/11/2026).
“Tindakan penggeledahan pondok putri pada pukul 03.20 WIB oleh aparat laki-laki bersenjata laras panjang terhadap santriwati yang sedang tidur dan belum berjilbab adalah tindakan yang tidak proporsional dan tidak sensitif gender,” tegasnya.
Komnas HAM meminta evaluasi prosedur penggeledahan, termasuk perlindungan terhadap anak, pelibatan polisi wanita, pendampingan, serta pemulihan psikologis santriwati.
Anis juga menegaskan bahwa proses hukum perkara pembakaran dan perusakan warung harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia.
Kuasa Hukum: Pemeriksaan Propam Masih Berjalan
Kuasa hukum pesantren, Ustaz Endro Sudarsono, menyampaikan bahwa pihaknya mendampingi proses pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah terkait dugaan pelanggaran dalam penggeledahan. Dalam wawancara dengan Media, Minggu (1/11/2026).
“Saya diberi kuasa oleh pihak Ponpes Hamalatul Qur’an untuk mendampingi jalannya pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri dan Polda Jateng terkait operasi tim gabungan pada 27 Oktober silam,” ujarnya.
Endro menegaskan pihak pesantren menginginkan pemeriksaan berlangsung objektif dan transparan.
Terkait barang yang diamankan, ia menyebut sejumlah barang telah dikembalikan kepada pihak pesantren pada Sabtu (31/10/2026). Namun, dua unit CCTV dan satu telepon genggam disebut masih berada dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan pendalaman perkara.
Polri Pastikan Keluhan Didalami
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangan Minggu (1/11/2026) menyatakan bahwa keluhan masyarakat akan didalami melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk fungsi Propam.
“Kami mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat, dan kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Johnny.
Ia juga menyampaikan bahwa Polda Jateng menyiapkan pendampingan psikologis bagi santri yang terdampak serta memastikan barang yang masih diperlukan untuk pembuktian ditangani sesuai ketentuan.
Johnny menegaskan Polri menghormati keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan tidak bermaksud memberikan stigma terhadap lembaga tersebut.
Menunggu Hasil Pemeriksaan
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya perlindungan perempuan dan anak.
Penjelasan Kapolda Jateng mengenai dasar penggeledahan dan pendampingan terhadap kelompok rentan perlu menjadi bagian dari pemeriksaan secara menyeluruh, sebagaimana dugaan perlakuan intimidatif yang disampaikan pihak pesantren.
Publik kini menunggu hasil pemeriksaan Propam dan pendalaman Komnas HAM untuk memastikan apakah seluruh tindakan aparat telah sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang, akurat, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.



















