Semarang, binnews.id – Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah menyampaikan keprihatinan atas penggerebekan sebuah pondok pesantren Hamalatul Qur’an khusus putri di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. LDK PWM Jateng meminta agar evaluasi prosedur penegakan hukum dilakukan secara objektif dengan mengedepankan pendekatan humanis serta memperhatikan pemulihan psikologis para santriwati.
Ketua LDK PWM Jawa Tengah, Dr. AM Jumai, S.E., M.M., menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, profesionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
“Atas nama LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, kami turut prihatin atas kejadian penggerebekan di pondok pesantren tersebut, terlebih di dalamnya terdapat para santriwati. Kami berharap setiap tindakan penegakan hukum dilaksanakan dengan mengedepankan standar operasional prosedur yang humanis, profesional, proporsional, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” tegas AM Jumai kepada wartawan di Semarang, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, penanganan perkara harus disesuaikan dengan karakter dan tingkat ancaman tindak pidana yang ditangani. Masyarakat juga perlu membedakan antara penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana dengan operasi yang berkaitan dengan ancaman terorisme.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang menjadi perhatian publik, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pembakaran warung mi yang menjual makanan berbahan daging babi, bukan perkara terorisme.
“Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum tetap harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, proses tersebut tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan, terlebih ketika menyangkut lingkungan pendidikan dan kondisi psikologis para santriwati,” ujarnya.
LDK PWM Jawa Tengah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun narasi di media sosial yang belum terverifikasi.
Menurut AM Jumai, penyebaran informasi yang tidak utuh dan provokatif berpotensi memperkeruh suasana, memperlebar kesalahpahaman, serta memicu konflik sosial.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menahan diri, tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi, serta tidak membangun opini yang dapat memperkeruh keadaan. Jangan sampai persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum justru berkembang menjadi konflik sosial akibat narasi yang tidak utuh,” katanya.
Ia juga mendorong kepolisian melakukan evaluasi secara objektif terhadap pelaksanaan tindakan di lapangan. Apabila ditemukan kekurangan dalam prosedur maupun pendekatan yang digunakan, hal tersebut harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Pemulihan Trauma Santriwati Harus Menjadi Prioritas
Selain evaluasi penegakan hukum, LDK PWM Jawa Tengah mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah, tenaga profesional, serta pihak pesantren untuk memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis para santriwati.
Pendampingan psikologis dan trauma healing dinilai penting guna membantu para santri memulihkan rasa aman, mengurangi kecemasan, serta mengembalikan suasana pendidikan yang kondusif.
“Jangan hanya berhenti pada penyelesaian persoalan hukumnya. Kita juga harus memperhatikan kondisi psikologis para santriwati. Pemerintah daerah, tenaga profesional, dan pihak pesantren perlu bersinergi memberikan pendampingan yang tepat, dengan tetap menghormati privasi serta menjaga martabat para santri,” tegasnya.
AM Jumai menambahkan, proses pemulihan harus dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan tekanan baru. Identitas maupun pengalaman pribadi para santriwati juga perlu dilindungi agar tidak memperburuk kondisi psikologis mereka.
Dukung Pendampingan Hukum LBH PP Muhammadiyah
Dalam menyikapi peristiwa tersebut, LDK PWM Jawa Tengah menyatakan dukungan terhadap langkah Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah dalam memberikan pendampingan hukum kepada pihak pondok pesantren.
Menurut AM Jumai, pendampingan hukum merupakan bagian dari upaya memastikan hak-hak pihak yang terdampak tetap terlindungi sekaligus mendorong proses klarifikasi dan evaluasi berjalan sesuai koridor hukum.
“Kami mendukung langkah pendampingan hukum yang dilakukan LBH PP Muhammadiyah. Upaya tersebut penting agar persoalan ini dapat ditelaah secara objektif, hak-hak pihak yang terdampak terlindungi, dan setiap tindakan yang dipersoalkan memperoleh penjelasan serta penyelesaian berdasarkan hukum,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pendampingan hukum tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap penegakan hukum. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan mekanisme yang sah untuk memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan akuntabel.
Pemberantasan Kejahatan Lain Tidak Boleh Diabaikan
Lebih lanjut, AM Jumai mengajak masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat sinergi dalam memberantas berbagai bentuk tindak kejahatan dan penyakit masyarakat.
Ia mengingatkan agar perhatian publik terhadap kasus di Sukoharjo tidak membuat persoalan lain, seperti perjudian, peredaran minuman keras, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai tindak kriminalitas, luput dari pengawasan.
Termasuk dugaan penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang harus tetap diawasi melalui mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai perhatian kita hanya terpusat pada satu peristiwa, sementara persoalan lain yang juga merugikan masyarakat luput dari pengawasan. Pemberantasan perjudian, miras, narkoba, kejahatan lainnya, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat harus tetap menjadi perhatian bersama. Semua harus ditangani secara adil, konsisten, dan tidak tebang pilih,” tandasnya.
LDK PWM Jawa Tengah menegaskan bahwa penegakan hukum dan perlindungan kemanusiaan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sekaligus menjaga lembaga pendidikan tetap menjadi ruang aman bagi para santri.
Melalui evaluasi yang objektif, pendekatan humanis, pendampingan psikologis, serta proses hukum yang transparan dan akuntabel, LDK PWM Jawa Tengah berharap persoalan di Sukoharjo dapat diselesaikan secara bermartabat tanpa memperluas polemik di tengah masyarakat.



















