Medan – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejumlah instansi pemerintah turut memukul sektor perhotelan dan restoran di Sumatera Utara. Hal ini terungkap dalam Forum Diskusi Terbuka bertajuk “Strategi dan Inovasi Dalam Menjaga dan Meningkatkan Kembali Stabilitas Iklim Usaha Perhotelan di Sumatera Utara” yang digelar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Sumut di Grand Kanaya Hotel, Medan, Jumat (20/6/2025).
Ketua PHRI Sumut, Denny S. Wardhana, menyampaikan bahwa dampak efisiensi bukan hanya menurunkan tingkat hunian hotel dan merumahkan karyawan, tetapi juga memukul sektor UMKM yang memasok kebutuhan bahan baku makanan.
“Efisiensi bukan hanya berdampak pada okupansi dan pengurangan tenaga kerja, tapi juga memengaruhi pembelian bahan baku makanan dari UMKM,” tegasnya.
Menurut Denny, sebelum ada kebijakan efisiensi, tingkat okupansi hotel di semester kedua bisa mencapai 70 persen. Kini, angka tersebut turun drastis menjadi di bawah 50 persen, bahkan menyentuh 30 persen.
“Kita di Medan sangat bergantung pada kegiatan MICE. Jadi bukan soal kemewahan, tapi memang MICE jadi penopang utama okupansi,” ujarnya.
Pemkot Medan Siapkan Solusi
Diskusi yang dihadiri sekitar 150 peserta ini turut menghadirkan Sekretaris Dinas Pariwisata Medan, Adryanta Putra Ginting, dan Kepala Tim Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan Disnaker Kota Medan, Arianto Imam Sitompul.
Adryanta mengakui sektor perhotelan adalah yang paling terdampak akibat larangan sosialisasi dan FGD di hotel.
“Okupansi turun karena kegiatan pemerintah yang biasanya digelar di hotel kini ditiadakan. Kami mencoba mendongkrak okupansi dengan membuat event seperti Gelar Melayu Serumpun dan ke depan akan ada Car Free Night di kawasan Kesawan,” ungkapnya.
Ia berharap, dengan berbagai event wisata yang dirancang, masyarakat dari luar kota bisa terdorong untuk menginap di hotel-hotel lokal.
Pelatihan Gratis bagi Pekerja Terdampak
Sementara itu, Arianto dari Disnaker Medan menyoroti tantangan tenaga kerja yang terdampak PHK. Menurutnya, keterbatasan keterampilan dan informasi lowongan menjadi hambatan utama bagi eks-karyawan.
“Kami siapkan pelatihan gratis di BLK bagi 200 orang yang terdampak. Mereka juga bisa mengakses aplikasi Siduta untuk memilih pelatihan maupun melihat lowongan kerja yang tersedia,” jelasnya.
Arianto menambahkan bahwa pelatihan tersebut bisa membantu para pekerja untuk beradaptasi dan kembali bersaing di dunia kerja.
