Yogyakarta, binnews– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu serta memastikan seluruh penyelenggara negara bekerja dengan menjunjung tinggi integritas, amanah jabatan, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memberikan arahan dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI kepada Forkopimda Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Membuka sambutannya, Menko Polkam menegaskan pentingnya memperkuat kekompakan dan kerja sama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menko Polkam menyampaikan salam dan apresiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda yang selama ini telah menjaga stabilitas wilayah sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Bapak Presiden menyampaikan salam dan terima kasih kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda. Upaya pembangunan hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh unsur di daerah kompak dan bersinergi. Jika tidak, yang dirugikan adalah masyarakat,” tegas Menko Polkam.
Terkait upaya pemberantasan korupsi, Menko Polkam menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan kepentingan rakyat, integritas, dan penegakan hukum di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, seluruh pejabat negara harus menjunjung tinggi amanah jabatan serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.
“Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapapun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, seluruh pejabat negara harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat,” lanjutnya.
Menko Djamari juga mengingatkan bahwa tantangan saat ini tidak hanya berada di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital yang dipenuhi berbagai bentuk disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, ruang digital telah menjadi medan strategis yang harus dikelola dan diamankan secara bersama-sama.
“Kita saat ini berada pada padang kurusetra baru, yaitu ruang digital. Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disebarkan. Ini sangat serius dan harus kita hadapi bersama. Daerah yang ingin kita kuasai harus kita duduki, awasi, dan patroli. Kita harus hadir di medan itu, karena jika tidak, akan dikuasai oleh pihak-pihak yang menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” ujarnya.
Selain itu, Menko Polkam menekankan pentingnya pencegahan konflik sosial melalui kerja sama yang erat antar unsur Forkopimda. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat pemerintah, aparat, dan pemimpin daerah selalu menjaga sikap, ucapan, serta perilaku dalam menjalankan tugas karena seluruh penyelenggara negara pada hakikatnya berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat.
“Kita semua berasal dari rakyat. Karena itu, jagalah sikap, ucapan, dan tingkah laku agar tidak menyakiti hati rakyat. Hindari tindakan yang tercela dan jadilah teladan bagi masyarakat. Kepala daerah harus menjadi contoh bagi rakyatnya,” tegasnya.
Menutup arahannya, Menko Polkam mengajak seluruh kepala daerah dan Forkopimda untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat serta tidak lelah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.
“Jangan kita lelah, jangan kita bosan untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat. Tugas kita adalah mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi Forkopimda dilaksanakan secara regional untuk mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan proporsional antar daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Menurut Mendagri, kawasan Jawa-Bali merupakan wilayah yang sangat strategis karena menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, stabilitas politik dan keamanan harus terus dijaga agar program-program pembangunan dapat berjalan optimal.
“Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan. Forkopimda yang kompak akan mampu mendeteksi dan mencegah potensi konflik lebih cepat, memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di daerah. Dasar hukumnya sudah jelas,” ujar Mendagri.
Mendagri juga mendorong seluruh daerah untuk menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen penting dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungan dan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota yang selama ini menjalin komunikasi intensif dengan BPS serta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum penting untuk memperoleh data ekonomi yang akurat bagi perencanaan pembangunan daerah.
Amalia menjelaskan bahwa wilayah Jawa-Bali dihuni oleh sekitar 162,87 juta penduduk atau 57,22 persen dari total penduduk Indonesia. Menurutnya, besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan karena bonus demografi hanya akan memberikan manfaat apabila dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu, data yang akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan, serta seluruh unsur Forkopimda Regional Jawa-Bali. Turut mendampingi Menko Polkam dalam kegiatan tersebut Sesmenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, para deputi dan staf khusus Kemenko Polkam. (Pen/red)
