Semarang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah bersama media terus memperkuat sinergi untuk mewujudkan Pilkada Jateng 2024 yang lebih baik dan demokratis. Dalam forum refleksi yang dihadiri oleh jajaran KPU, media, akademisi, dan pemerhati demokrasi, berbagai tantangan dan pencapaian Pilkada dibahas secara mendalam.
Ketua KPU Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis KPU dalam menyampaikan informasi terkait tahapan Pilkada kepada masyarakat. Menurut Basmar, media memiliki peran sebagai pilar demokrasi yang membantu masyarakat memahami proses pemilu secara utuh. “Media dan KPU adalah penguat demokrasi. Kita harus terus membangun pemahaman masyarakat tentang pemilu yang bersih dan berkualitas,” ujar Basmar, kamis (19/12/24).
Dalam refleksi kegiatan, Divisi Teknis KPU Jateng, M. Machruz, menjelaskan bahwa proses Pilkada Jateng 2024 berjalan sesuai aturan yang ditetapkan. Ia mengungkapkan bahwa dua pasangan calon dari jalur perseorangan sempat mendaftar di Kabupaten Tegal dan Sukoharjo. Namun, pada akhirnya, kedua pasangan tersebut maju melalui jalur partai politik.
Tahapan pendaftaran pasangan calon berlangsung serentak pada 27-29 Agustus 2024. Provinsi Jawa Tengah mencatat dua pasangan calon gubernur, yakni Andika-Hendi dan Luthfi-Taj Yasin. Proses ini dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan penetapan nomor urut pada 22-23 September 2024.
Selama proses pemungutan suara pada 27 November 2024, terdapat dua kejadian Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Karanganyar dan Pemalang. Kendati demikian, PSU yang digelar pada 30 November 2024 berlangsung lancar tanpa gejolak berarti. Rekapitulasi suara secara berjenjang juga berjalan kondusif, didukung oleh aplikasi SIREKAP yang kini lebih andal dibandingkan sebelumnya.
Erwin Ardian, dari Tribun Jateng, menyoroti peran media dalam Pilkada sebagai pilar demokrasi. Media, katanya, tidak hanya menyampaikan informasi secara netral dan akurat, tetapi juga menjadi pengawas independen yang memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung transparan dan adil. Media juga berperan penting dalam mencegah penyebaran hoaks, membangun opini publik yang sehat, dan mendorong pendidikan politik bagi masyarakat.
Namun, Erwin juga mengakui adanya tantangan seperti independensi media, penyebaran hoaks, dan rendahnya literasi media masyarakat. “Media harus tetap memegang kode etik jurnalistik dan mengedepankan prinsip check and recheck untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Akademisi Muh Kholidul Adib menambahkan, media sebagai pilar keempat demokrasi harus mampu menjaga independensi dan memberitakan fakta secara berimbang. Menurutnya, independensi adalah kunci kelangsungan media. “Ketika media berpihak, publik akan kehilangan kepercayaan,” jelasnya.
Salah satu isu yang mencuat dalam forum adalah praktik politik uang yang masih menjadi tantangan besar dalam Pilkada. Kholidul Adib mengakui bahwa money politic telah mengakar dalam budaya politik Indonesia. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan elite partai untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Erwin Ardian menambahkan bahwa media mainstream sering memberitakan politik uang, tetapi harus berhati-hati untuk menjaga netralitas. “Money politic seperti fenomena judi atau prostitusi, meskipun semua tahu keberadaannya, pemberitaannya tetap membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan polemik lebih lanjut,” katanya.
Tingkat partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam Pilkada 2024 menjadi salah satu pencapaian yang patut diapresiasi. Muslim Aisha dari KPU Jateng menyebutkan bahwa tingkat partisipasi tahun ini adalah yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini mencerminkan antusiasme masyarakat yang semakin baik dalam menggunakan hak pilihnya.
Meski demikian, Kholidul Adib mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilih. Demokrasi yang sejati, menurutnya, harus memenuhi enam syarat, termasuk independensi lembaga penyelenggara, kebebasan masyarakat dalam memilih, dan kebebasan media sebagai pengawas proses pemilu.
Mey Nurlela dari KPU Jateng mengungkapkan pentingnya evaluasi terhadap badan ad hoc yang terlibat dalam Pilkada. Meski hanya tercatat enam petugas yang meninggal dunia selama tahapan Pilkada, KPU tetap berkomitmen memberikan santunan kepada keluarga mereka. KPU juga akan terus meningkatkan integritas dan netralitas petugas untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu.
Melalui refleksi ini, KPU Jawa Tengah bersama media berharap dapat terus memperbaiki kualitas demokrasi di masa mendatang. “Sinergi antara KPU dan media adalah kunci keberhasilan Pilkada yang transparan, adil, dan demokratis,” pungkas Basmar.
(Hrd)
