Kathmandu, binnews.id — Gelombang demonstrasi besar di Nepal yang dipimpin generasi muda, dikenal sebagai “Gen Z Protests”, pecah setelah pemerintah melarang akses ke 26 platform media sosial pada 8 September 2025. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk sensor dan menjadi pemicu kemarahan publik.
Kronologi Utama
8 September 2025 — Pemerintah Nepal resmi melarang Facebook, YouTube, X (Twitter), WhatsApp, dan sejumlah aplikasi lain. Larangan itu langsung memicu aksi protes besar di Kathmandu dan berbagai kota lain.
8–9 September 2025 — Bentrokan pecah antara demonstran dan aparat. Polisi menembakkan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam. Sedikitnya 19 orang tewas dan ratusan terluka. Gedung Parlemen dan kantor Presiden (Rastrapati Bhawan) diserang dan dibakar massa.
9 September 2025 malam — Perdana Menteri K. P. Sharma Oli mengundurkan diri di tengah tekanan politik dan desakan publik.
10 September 2025 — Pemerintah mencabut larangan media sosial. Militer Nepal dikerahkan untuk mengambil alih keamanan ibu kota, memberlakukan jam malam, dan menjaga objek vital. Terminal Bandara Tribhuvan dibuka kembali secara terbatas.
Respons Pemerintah
Menteri Komunikasi Nepal, Rekha Sharma, menyampaikan bahwa pemerintah mencabut larangan media sosial setelah mempertimbangkan situasi keamanan dan aspirasi rakyat. Ia menegaskan, “Kami memahami keresahan publik. Pemerintah telah memutuskan untuk membuka kembali akses media sosial. Namun, kami menyerukan agar masyarakat menyalurkan aspirasi secara damai.” (Reuters, AP News)
Selain itu, pemerintah menyatakan akan:
Memberikan kompensasi kepada keluarga korban bentrokan,
Membentuk panel investigasi independen dalam 15 hari untuk mengusut tragedi tersebut,
Meminta semua pihak menjaga ketertiban demi mencegah jatuhnya korban lebih banyak.
Tuntutan Demonstran
Selain menolak sensor media sosial, para pengunjuk rasa menuntut:
Reformasi sistem politik dan pemberantasan korupsi,
Transparansi dalam pemerintahan,
Pembentukan pemerintahan transisi.
Nama mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, disebut sebagai figur yang diusulkan memimpin kabinet interim.
Aksi protes yang dimulai pada 8 September 2025 kini berkembang menjadi krisis politik terbesar di Nepal dalam dua dekade terakhir. Dengan mundurnya PM Oli, militer mengambil alih kendali keamanan, sementara pemerintah berusaha meredam gejolak dengan kompensasi, investigasi, dan janji transisi.
(red)
.
