Surabaya – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional menjadi salah satu kunci kemandirian daerah. Pasalnya, melalui pengelolaan yang profesional, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditopang oleh BUMD.
“Presiden itu mentargetkan kita menjadi negara yang maju dalam waktu 20 tahun. Syaratnya adalah pertumbuhan ekonomi double digit selama 10 tahun. Double digit,” ujar Bima saat menghadiri Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Nasional (MAPAMNAS) XV di Wyndham Hotel Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025).
Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah saat ini terus mendorong efektivitas dan profesionalisme BUMD. Langkah itu diwujudkan, salah satunya melalui upaya pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) BUMD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diharapkan ikhtiar tersebut dapat memacu tata kelola BUMD yang baik melalui pengawasan dan pembinaan yang akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Bima mendorong adanya sinergi dan kolaborasi antara BUMD dan pemerintah daerah (Pemda). Hal ini meliputi koordinasi yang optimal, peningkatan pelayanan, hingga penyempurnaan regulasi yang tidak tumpang tindih. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia sehingga terhindar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
“Nah karena itu, kalau sepakat itu makanya Perpamsi saya kira harus juga bisa ada dalam frekuensi yang sama, membangun sinergi dengan Kemendagri. Dan di internal juga solid,” imbuhnya.
Bima juga menyambut baik usulan dari berbagai pihak yang mendorong Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) agar tidak hanya menangani persoalan air minum, tetapi juga sanitasi hingga persampahan. Namun sebelum melakukan ekspansi layanan tersebut, Bima meminta Perpamsi memastikan soliditas jajarannya terus diperkuat. Sebab, tanpa soliditas yang kuat, organisasi rentan sulit berkembang pesat.
“Nah karena itu apabila di banyak tempat sekarang, di partai-partai politik juga sekarang, yang energi itu banyak dihemat untuk bisa fokus ke program kerja, makanya saya kira Perpamsi juga harus begitu. Harus solid, harus kompak, harus guyub, gitu ya. Supaya energi itu tidak terbuang,” tandasnya.
Turut hadir pada acara tersebut anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, Bupati Lombok Barat sekaligus mantan Ketua Umum Perpamsi periode 2021–2024 Lalu Ahmad Zaini, serta pejabat terkait lainnya. ( Red)
Puspen Kemendagri
