Semarang, binnews.id – Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah dan Balai Kota Semarang. Aksi yang dikenal dengan sebutan “Semarang Menggugat” ini merupakan bagian dari gerakan nasional bertajuk “#IndonesiaGelap” yang diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Para mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, khususnya di sektor pendidikan, selasa (18/2/25).
Demonstrasi ini dipicu oleh dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN 2025. Kebijakan tersebut mengakibatkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Mahasiswa menilai bahwa pemotongan anggaran ini berdampak negatif terhadap kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster yang menyuarakan aspirasi mereka. Salah satu poster yang mencuri perhatian bertuliskan “Ndasmu” dengan foto Presiden Prabowo Subianto, merujuk pada pernyataan yang pernah disampaikan oleh Presiden dalam acara HUT Partai Gerindra sebelumnya. Selain itu, mereka juga menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain:
- Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Mahasiswa menilai kebijakan ini tidak tepat sasaran karena salah satu bidang yang terkena efisiensi adalah pendidikan.
- Transparansi Anggaran Pendidikan: Mereka menuntut pemerintah untuk lebih terbuka mengenai alokasi dan penggunaan anggaran di sektor pendidikan.
- Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG): Mahasiswa meminta agar program ini dievaluasi untuk memastikan tidak mengorbankan sektor pendidikan dan anggarannya digunakan secara efektif.
Salah satu peserta aksi, Ivan, mengungkapkan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan sangat merugikan mahasiswa dan dunia pendidikan secara keseluruhan. “Kami menolak keras Inpres tersebut karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan kami,” tegasnya.
Koordinator aksi, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat. “Kami akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, Polrestabes Semarang mengerahkan 1.167 personel gabungan yang ditempatkan di beberapa titik vital, seperti Kantor Gubernur Jawa Tengah dan Balai Kota Semarang. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahduddi, menyatakan bahwa pihaknya akan bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur dan memastikan tidak ada penggunaan senjata api oleh personel.
Selain di Semarang, aksi serupa juga direncanakan berlangsung di berbagai kota lain di Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Februari 2025, dengan pusat demonstrasi di Jakarta. Gerakan ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki semangat juang dalam memperjuangkan hak rakyat dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
(Hrd)
